Aparat kepolisian melakukan pendampingan kepada petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah dinas wako

RRINEWS.CO –  Rumah dinas Wali Kota Dumai, Riau, Zulkifli Adnan Singkah, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain lokasi itu, Korps Antikorupsi juga menyisir dua titik lain di Dumai.

“(Penggeledahan) dalam penyidikan perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada rancangan APBN perubahan tahun anggaran 2018,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

Menurut dia, dua lokasi lain yang didatangi yakni Kantor ‎Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Dumai. Sejumlah dokumen terkait lelang proyek di Kota Dumai disita penyidik.

Zulkifli Adnan sudah didtetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Pada perkara pertama, Zulkiflididuga telah menyuap pejabat Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan koleganya sebesar Rp550 juta.

Suap diduga terkait pengurusan anggaran dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kota Dumai. Penetapan tersangka terhadap Zulkifli ini menjadi pengembangan perkara suap usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan 2018.

Dalam perkara itu, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka, yakni anggota Komisi XI DPR, Amin Santono; perantara suap, Eka Kamaluddin; Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast. Keempatnya divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidadan Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Pada perkara kedua, Zulkifli diduga menerima ‎gratifikasi Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Untuk perkara pertama, Zulkifli disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pada perkara kedua, Zulkifli dijerat Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai H Paisal ketika dikonfirmasi mengungkapkan tak ada berkas yang dibawa hanya copy an file dana DAK merupakan tindaklanjut dari RSUD. ***(medcom)

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here